Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2017

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

ABSTRAK

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka mendukung dan menjamin penyelenggaraan keprotokolan baik dalam hal Acara Kenegaraan, Acara Resmi dan keteraturan jadwal kegiatan Pemerintah Daerah dilingkungan pemerintahan secara tertib, rapi, lancar, teratur, harmonis dan bertanggung jawab diperlukan suatu pengaturan penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, maka dipandang perlu dibentuk suatu pedoman keprotokolan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan resmi maupun kenegaraan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu dibentuk Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penyelenggaraan Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dasar hukum Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2017 ini adalah:

Undang-Undang No 12 Tahun 1956
Undang-Undang No 28 Tahun 1999
Undang-Undang No 43 Tahun 1999
Undang-Undang No 10 Tahun 2004
Undang-Undang No 32 Tahun 2004
Undang-Undang No 24 tahun 2009
Undang-Undang No 9 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
dan Keppres No 18 Tahun 1972

Peraturan Bupati ini memuat:
tentang:
Ketentuan Umum;
Azaz, Tujuan, Tugas Umum dan Ruang Lingkup;
Acara Kenegaraan dan Acara Resmi;
Tata Tempat;
Tata Upacara;
Tata Penghormatan;
Tamu Negara, Tamu Pemerintahan dan/atau Tamu Lembaga Negara Lainnya;
Tata Pusat Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah;
Ketentuan Lain-lain, dan
Ketentuan Penutup