Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2018

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kofa Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018

ABSTRAK

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (BNRI TAhun 2011 Nomor 310) dimana pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Perda tentang Perubahan APBD.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah dimana Penganggaran program dan kegiatan DAK menggunakan pagu alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat dilakukan mendahului perubahan APBD apabila belum dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dan Penganggaran program dan kegiatan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang mencantumkan program dan kegiatan DAK yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Point V angka 14 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, dimana program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur untuk propinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu melakukan pergeseran anggaran dengan melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD TA 2018 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati.

Dasar hukum Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2018 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956,
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
10. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005,
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005,
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006,
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011,
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012,
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010,
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011,
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017,
27. Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 1 Tahun 2008,
28. Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 8 Tahun 2017.

Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018 diubah sebagai berikut:

1. Pendapatan menjadi:
Rp. 1,286,360,309,497 2. Belanja menjadi:
Rp. 1,336,000,000,218 (Defisit setelah perubahan ):
Rp. (49,639,690,721)
3. Pembiayaan a. Penerimaan:
Rp. 52,412,581,933 b. Pengeluran:
Rp. 3,000,000,000 Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan:
Rp. 49,412,581,933
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan:
Rp. (227,108,788)

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (511.59 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.