Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2018

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota

ABSTRAK

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Achmad Darwis yang telah berstatus penuh, sesuai dengan pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dimana Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah atas usulan Pemimpin BLUD;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Dewan pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dasar hukum Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2018 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956,
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,
5. Undang-Undang Nomor 33Tahun 2004,
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009,
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, PMK Nomor 109 Tahun 2007,
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014,
14. Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 4 Tahun 2012,
15. Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 15 Tahun 2016,
16. Peraturan Bupati Limapuluh Kota Nomor 8 Tahun 2013,
17. Peraturan Bupati Limapuluh Kota Nomor 9 Tahun 2013.

Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. ACHMAD DARWIS Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan Dewan Pengawas;
3. Keanggotaan dan Unsur Dewan Pengawas;
4. Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas;
5. Kewenangan Dewan Pengawas;
6. Rapat dan Pelaporan;
7. Masa Jabatan Dewan Pengawas;
8. Sekretaris Dewan Pengawas;
9. Honorarium Dewan Pengawas;
10. Ketentuan Penutup;

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.02 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.