Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2017

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pasung pada Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Lima Puluh Kota

ABSTRAK

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa;
2. bahwa dalam rangka melindungi orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu dilakukan upaya yang maksimal oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi penderita gangguan kesehatan jiwa dari pemasungan atau dikekang secara fisik oleh keluarga dan lingkungannya agar diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia;
3. dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Pasung Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dasar hukum Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2017 ini adalah:

1. Undang-Undang No 12 Tahun 1956
2. Undang-Undang No 4 Tahun 1979
3. Undang-Undang No 39 Tahun 1999
4. Undang-Undang No 23 Tahun 2002
5. Undang-Undang No 23 Tahun 2004
6. Undang-Undang No 33 Tahun 2004
7. Undang-Undang No 11 Tahun 2009
8. Undang-Undang No 36 Tahun 2009
9. Undang-Undang No 12 Tahun 2011
10. Undang-Undang No 18 Tahun 2014
11. Undang-Undang No 23 Tahun 2014
12. Undang-Undang No 8 Tahun 2016
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/Menkes/SK/III/2002
16. Keputusan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2016
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016.

Peraturan Bupati ini memuat:
tentang:
Ketentuan Umum;
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup;
Mekanisme;
Tanggung Jawab;
Peran Serta Masyarakat;
Kelembagaan;
Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan;
Pelaporan;
Pembiayaan, dan
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (79.31 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.