Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

ABSTRAK

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, setiap perbuatan pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Yang mengandung unsur dan dapat diklasifIkasikan sebagai gratifikasi perlu dikendalikan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian GratifIkasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

Dasar hukum Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2018 ini adalah:

Undang-Undang No 14 Tahun 1950 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1968
Undang-Undang No 28 Tahun 1999
Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001
Undang-Undang No 30 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2015
Undang-Undang No 5 Tahun 2014
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
PERPRES No 55 Tahun 2012
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 60 Tahun 2012
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 21 Tahun 2010
Peraturan KPK No 02 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan KPK No 06 Tahun 2015

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengendalian GratifIkasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud, Tujuan, Prinsip dan Ruang Lingkup;
3. Pengendalian Gratifikasi;
4. Unit Pengendalian Gratifikasi;
5. Sosialisasi;
6.Perlindungan dan Penghargaan;
7. Pengawasan;
8. Pembiayaan;
9.Sanksi;
10. Ketentuan Penutup