Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38 Tahun 2021

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK

Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan :

bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen Pegawai Negeri Sipil khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur yang mampu mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, dipandang perlu meningkatkan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil. Kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionallisme Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui pemberian tugas belajar dan izin belajar. Untuk memberikan arah dan landasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan, maka diperlukan pengaturan tentang tugas belajar dan izin belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Thaun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, mekanisme dan pentahapan, persyaratan, ijazah dan batas usia, kedudukan hak dan kewajiban peserta tugas belajar/izin belajar, biaya, prosedur pemberian tugas belajar dan izin belajar, wewenang, pemberian perpanjangan dan pembatalan, monitoring dan evaluasi, berakhirnya tugas belajar dan izin belajar, sanksi, dan ketentuan penutup.