Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 56 Tahun 2021

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK

Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 56 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 7 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021;

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ketentuan umum, penetapan rincian alokasi dana negeri dan negeri administratif, persyaratan dan mekanisme penyaluran alokasi dana negeri dan negeri administratif, tahapan penyaluran alokasi dana negeri dan negeri administratif, alokasi dana negeri dan negeri administratif, laporan realisasi penyerapan dan capaian output alokasi dana negeri dan negeri administratif, pemantauan dan evaluasi dana negeri dan negeri administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.