Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah

ABSTRAK

Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 9 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, mengamanatkan Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Negeri/Negeri Adminitratif. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif setiap Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.

Dasar hukum Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 9 Tahun 2016 ini adalah:

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003
Undang-Undang No.15 Tahun 2004
Undang-Undang No.33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015
Peraturan Presiden No.137 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.21 Tahun 2015
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.2 Tahun 2015
Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No.4 Tahun 2015
Peraturan Bupati No.7 Tahun 2009
Peraturan Bupati No.38a Tahun 2015
Peraturan Bupati No.49 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
tata cara penghitungan dan pembagian rincian Dana Desa/Negeri Administratif;
mekanisme dan tahapan penyaluran dana desa, peruntukkan dana desa tersebut;
serta pengelolaan dan pelaporan realisasi dana desa. Peraturan ini juga mengatur sanksi bagi Bupati bila menunda penyaluran atau tidak tepat jumlah penyaluran. Namun diatur pula dalam kondisi apa Bupati dapat menunda menyalurkan dana desa.