Peraturan Bupati Mamuju Nomor 121 Tahun 2019

Peraturan Bupati Mamuju Nomor 121 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, pengelolaan Rumah Susun dilakukan oleh pengelola yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah;
bahwa untuk kelancaran dan tertibnya penyelenggaraan perumahan melalui rumah susun perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rumah Susun Kabupaten Mamuju;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rumah Susun Kabupaten Mamuju;

Dasar hukum Peraturan Bupati Mamuju Nomor 121 Tahun 2019 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (LN 1959 (74), TLN (1822);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (LN 2004 (5), TLN (4355);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 (LN 2004 (105), TLN (4422);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 (LN 2011 (7), TLN (5188);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (LN 2011(82), TLN (5338) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (LN 2019 (183), TLN (6398);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 (LN 2011 (18), TLN (5252);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (LN 2014 (244), TLN (5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (LN 2015 (58), TLN (5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (LN 2014 (92), TLN (5533);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 BN (2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (BN 2018 (175);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (BN 2016 (464) sebagaimana telah diuabah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (BN 2011 (310);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2018 (BN 2018 (22);
Peraturan Daerah Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 (LD 2016 (71), TLN (49);