Peraturan Bupati Mappi Nomor 14 Tahun 2015

Peraturan Bupati Mappi Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

ABSTRAK

Peraturan Bupati Mappi Nomor 14 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas pada sekretariat parpol di Kab. Mappi, maka dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kab. Mappi dan dalam rangka tertib administrasi pemberian bantuan keuangan kepada parpol maka dipandang perlu diatur tata cara penyampaian pertanggungjawabannya.

Dasar hukum Peraturan Bupati Mappi Nomor 14 Tahun 2015 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002
Undang-Undang NO. 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
Undang-Undang NO. 23 Tahun 2014 sebagaimaa telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pemberian bantuan keuangan, perhitungan besarnya bantuan keuangan, tata cara pengajuan bantuan, penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik, penyaluran bantuan keuangan partai politik, penggunaan bantuan keuangan partai politik, laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, dan sanksi administrasi.