PeraturanPedia.com – Peraturan Bupati Maros Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK
Peraturan Bupati Maros Nomor 134 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disusun dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggungjawab;
Sesuai ketentuan pasal 3 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah ditetapkan paling lama Tahun 2022;
Peraturan Bupati Maros Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maros, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maros, tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Peraturan Bupati Maros Nomor 134 Tahun 2022 ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801),;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),