Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim

ABSTRAK

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 9 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Pendelegasian Kewenangan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.

Dasar hukum Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 9 Tahun 2017 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
18. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
22. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013
23. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
24. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
25. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
27. Permenperindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2010
28. Permenbudpar Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010
29. Permenbudpar Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010
30. Permenbudpar Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010
31. Permenbudpar Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010
32. Permenbudpar Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010
33. Permenbudpar Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010
34. Permenbudpar Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010
35. Permenbudpar Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010
36. Permenbudpar Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010
37. Permenbudpar Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010
38. Permenbudpar Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010
39. Permenbudpar Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010
40. Permenbudpar Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010
41. Permendag Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012
42. Permendag Nomor 70/M-DAG/PER/10/2013 sebagaimana diubah dengan Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014
43. Permendag Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014
44. Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 sebagaimana diubah dengan Permenbudpar Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015
45. Permenpar Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpar No.1 Tahun 2015
46. Permenperindustrian Nomor 122/M-IND/PER/12/2014
47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014
48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
49. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014
50. PermenAgraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015
51. PerkaBKPM Nomor 15 Tahun 2015
52. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001
53. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005
54. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011
55. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
56. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013
57. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012
58. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014
59. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015
60. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan oleh DPMPTSP. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Perizinan, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Diatur tentang tujuan dan sasaran, kewenangan yang didelegasikan, tarif retribusi, tim teknis, pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, ketentuan penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

1. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasıan Kewenangan Pelayanan Perızınan Dan Nonperızınan Kepada Kepala Dınas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pıntu Dan Camat Dı Kabupaten Muara Enım

Download PDF (35.14 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.