Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 49 Tahun 2021

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintahan Daerah

ABSTRAK

Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 49 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya diperlukan suatu kondisi bebas adanya benturan kepentingan;

Dasar hukum Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 49 Tahun 2021 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1. Ketentuan Umum;
2. Pejabat/Pegawai Yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan;
3. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan;
4. Jenis Benturan Kepentingan;
5. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan;
6. Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan;
7. Aspek Pokok Penyusunan Kerangka Kebijakan Penangan Benturan Kepentingan;
8. Mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan;
9. Tata Cara Mengatasi Benturan Kepentingan;
10. Pencegahan Terjadinya Benturan Kepentingan;
11. Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan;
12. Pelaporan, dan
13. Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 49 Tahun 2021 melalui link di bawah ini:

Download PDF (296.75 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.