Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2017

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelengaraan Negara di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas

ABSTRAK

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

Dasar hukum Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 26 Tahun 2017 ini adalah:

Dasar Hukum peraturan Buupati ini ialah:Undang-Undang No 28 Tahun 1959
Undang-Undang No 28 Tahun 1999
Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001
Undang-Undang No 30 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No10 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Inpres No 5 Tahun 2004
PKPK No 7 Tahun 2016
PANRB No 5 tahun 2012
KPK No SE-08/01/10/2016

Materi pokok dalam peraturan Bupati ini adalah ;
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai:
harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan,pengeluaran dan data lainnya atas Harta kekayaan Penyelenggara Negara.LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten. Penyampaian LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:
a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah jabatan;
atau c. berakhirnya masa berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara:
a. melalui aplikasi e-LHKPN;
atau b. mengisi Formulir LHKPN dengan format yang ditentukan oleh KPK dalam media penyimpanan data dan dikirimkan melalui surat elektronik le-maill,jasa ekspedisi, atau diserahkan langsung kepada KPK