PeraturanPedia.com – Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 154 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK
Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran F.1.f.22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Pasal 38A ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK/07/2022, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK/07/2022, Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK/07/2022, dan Lampiran F.1.f.14;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
Dasar hukum Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2023 ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
Undang-Undang Nomor 53 Th. 1999 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Th. 2008;
Undang-Undang Nomor 28 Th. 2002;
Undang-Undang Nomor 17 Th. 2003 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Th. 2021;
Undang-Undang Nomor 1 Th. 2004 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Th. 2021;
Undang-Undang Nomor 25 Th. 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Th. 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Th. 2023;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Th. 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Th. 2005 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 74 Th. 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Th. 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Th. 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Th. 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Th. 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Th. 2017 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 1 Th. 2023;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Th. 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Th. 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Th. 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Th. 2021;
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Th. 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Th. 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Th. 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Th. 2018 stdd Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Th, 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Th. 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Th. 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Th. 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Th. 2020 stdd Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Th. 2021;