PeraturanPedia.com – Peraturan Bupati Ngada Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada
ABSTRAK
Peraturan Bupati Ngada Nomor 9 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nornor 1 Tahun 2020 tentang Pedornan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Ngada
Dasar hukum Peraturan Bupati Ngada Nomor 9 Tahun 2022 ini adalah:
Undang-Undang Nornor 69 Tahun 1958 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalarn Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 ten tang Pedoman Analisis J abatan dan Analisis Behan Kerja Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Ngada Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada;
Peraturan Bupati Ngada Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah