Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2016

Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

ABSTRAK

Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang tata cara penghapusan piutang pajak daerah, perlu ditindak lanjuti dengan menetapkan peraturan bupati ini.

Dasar hukum Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2016 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
16. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2014.

Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara penghapusan piutang pajak daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarannya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda. Diatur tentang ruang lingkup penghapusan, penatausahaan, kadaluwarsa, kewenangan, tata cara penghapusan, ketentuan penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (623.49 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.