Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 73 Tahun 2017

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Transaksi Non Tunai dan Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

ABSTRAK

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 73 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 Menindaklanjutin surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor : 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Kabupaten /kota dan surat edaran Direktur Jendral Pajak Nomor : 33/PJ/2016 tentang tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada Instansi pemerintah

Dasar hukum Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 73 Tahun 2017 ini adalah:

Dasar Hukum dalam Peraturan ini Adalah: Undang-Undang No.28 Tahun 1959
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang – undang No 2 tahun 2014 Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005
Peraturan Daerah Oki No.4 Tahun 2016
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1867/SJ/2017
surat Edaran Direktur Jendera Pajak nomor: 33/PJ/2016

Dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Transaksi Non Tuna dan Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir,Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak yang lain dengan mengunakan instrumen berupa alat pembayaran mengunakan kartu ( APMK ),Cek,Bilyetgiro,uang elektronik atau sejenisnya.Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang di lakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak