Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 19 Tahun 2022

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Tenik Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa

ABSTRAK

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 19 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
bahwa pengelolaan Sumber Daya Alam yang berdasarkan pada prinsip keberlanjutan, keterpaduan, demokratis, berkeadilan juga merupakan komitmen global dan tuntutan reformasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

Dasar hukum Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 19 Tahun 2022 ini adalah:

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 17 Tahun 2003
UU No 37 Tahun 2003
UU No 6 Tahun 2014
UU No 23 Tahun 2014
UU No 13 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No 33 Tahun 2016

Dalam Peraturan ini diatur tentang petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa, Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat menjadi TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Diatur mengenai:
ketentuan umum, maksud dan tujuan, hak dan kewajiban, pengelolaan sumber daya alam desa, kewenangan pengelolaan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna desa, pemasyarakatan teknologi tepat guna, lembaga pelayanan teknologi tepat guna, mekanisme, pembinaan dan pengendalian, pendanaan, pelaporan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.