Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRAK

Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 12 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) dan Pasal 28 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga perlu dicabut

Dasar hukum Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 12 Tahun 2019 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Azas Pengelolaan Keuangan Desa;
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
APB Desa;
Pengeloaan;
Pengelolaan Barang Milik Desa;
Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
Pembinaan dan Pengawasan, dan
Sanksi Administrasi.