Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Gedung Islamic Center

ABSTRAK

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa keberadaan Gedung Islamic Center perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lebih tepat guna dan berdaya guna;
2. bahwa optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Gedung Islamic Center perlu didukung dengan pendanaan yang memadai;
3. bahwa Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Gedung Islamic Center tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, sehingga perlu disesuaikan;
4. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Gedung Islamic Center;

Dasar hukum Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2015 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 25 Tahun 2008
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2013

Materi Pokok antara lain memuat:
tentang Pengelolaan;
Pemanfaatan (( 1) Sarana dan prasarana Gedung Islamic Center dimanfaatkan untuk:
a. kantor Pengelola dan kantor orgarusasi keagamaan;
b. kantor instansi pemerintah dan swasta, dan
c. kegiatan yang diselenggarakan secara insidentil. (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. workshop, seminar, sarasehan, diskusi, dan sejenisnya;
c. pementasan, festival, dan lomba seni;
d. pameran, promosi dan pemasaran produk unggulan dan sarana ibadah;
e. prosesi wisuda, resepsi pernikahan, dan sejenisnya, dan
f. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan nilai keislaman);
Retribusi (( 1) Terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana Gedung Islamic Center dikenakan retribusi. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bagi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kantor Pengelola dan kantor organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a );
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (180.3 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.