Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2021

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

ABSTRAK

Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan :

a. bahwa untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna serta serasi dan selaras dengan lingkungannya, perlu adanya kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang telah selesai dibangun sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis;
b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 27/PRT/M/ 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 27/PRT/M/ 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung perlu ditinjau kembali.

Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 11/PRT/M/2018 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 27/PRT/M/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Penggolongan Bangunan Gedung dalam penyelenggaraan SLF;
b. Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung;
c. Penerbitan dan Perpanjangan SLF, dan
d. Pendanaan. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. SLF yang dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, masih tetap berlaku hingga masa berlaku SLF tersebut berakhir, dan
b. permohonan penerbitan atau perpanjangan SLF yang telah diterima sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, proses penerbitan atau perpanjangan SLF disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.