Peraturan Bupati Pati Nomor 75 Tahun 2020

Peraturan Bupati Pati Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati

ABSTRAK

Peraturan Bupati Pati Nomor 75 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib diterapkan Kode Etik;
2. bahwa untuk menerapkan Kode Etik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati, perlu disusun pedoman pelaksanaan Kode Etik bagi aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.

Dasar hukum Peraturan Bupati Pati Nomor 75 Tahun 2020 ini adalah:

1. Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang No 13 Tahun 1950
2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008
3. Undang-Undang No 25 Tahun 2009
4. Uu No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
8. Peraturan Daerah Kab Pati No 12 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Kode Etik berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku bagi seluruh Pegawai. Kode Etik sebagaimana dimaksud meliputi:
a. disiplin;
b. cepat;
c. tegas;
d. sopan;
e. ramah dan simpatik;
f. adil/tidak diskrimatif;
g. terbuka dan jujur;
h. loyal;
i. sabar;
j. kepatuhan;
k. teladan;
l. komunikatif;
m. kreatif;
n. bertanggung jawab, dan
o. obyektif. Setiap penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik. Pegawai setelah disidang/diperiksa dalam sidang Majelis Kode Etik, tidak terbukti melakukan pelanggaran, Majelis Kode Etik wajib merehabilitasi Pegawai dimaksud. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (184.56 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://jdih.patikab.go.id

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.