Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2020

Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pati

ABSTRAK

Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengintegrasian perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah, perlu adanya pedoman pengaturan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Pati.

Dasar hukum Peraturan Bupati Pati Nomor 82 Tahun 2020 ini adalah:

1. Dasar Hukum dari Peraturan Bupati adalah: Undang-Undang No 13 tahun 1950
2. Undang-Undang No 7 Tahun 1984
3. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2019
4. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015
5. Permnedgari No 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
6. Peraturan Daerah Kab Pati No 12 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Pengaturan Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender. Pengaturan Pelaksanaan PUG bertujuan:
a. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Daerah;
d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan, dan
f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan. Sasaran Kebijakan pelaksanaan PUG adalah:
a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan PUG.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (99.18 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://jdih.patikab.go.id

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.