Peraturan Bupati Pati Nomor 91 Tahun 2020

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Bupati Pati Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

ABSTRAK

Peraturan Bupati Pati Nomor 91 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungannya berdasarkan surat Menteri mengenai validasi hasil evaluasi jabatan;
b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 7 Desember 2020 Nomor B/1267/M.SM.04.00/2020 Hal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu menyusun peraturan bupati tentang Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah :

UU No 13 Tahun 1950;
UU No 5 Tahun 2014;
UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015;
UU No 11 Tahun 2020;
PP No 18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 tahun 2019;
PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana talah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020;
Perpres No 81 Tahun 2010;
PermenPANRB No 39 Tahun 2013;
PermenPANRB No 41 Tahun 2018;
PermenPANRB No 1 Tahun 2020;
PermenPANRB No 25 Tahun 2020;
perda Kab Pati No 12 tahun 2016;
Perda Kab Pati No 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah denga Perda Kab Pati No 7 Tahun 2019.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:

Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang terdiri atas :

a. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai;
b. Daftar Nomenklatur Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai;
c. Daftar Nomenklatur Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai;
d. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural;
e. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya;
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.