Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2021

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip VItal di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan :

a. bahwa setiap Perangkat Daerah/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat arsip vital yang perlu diselamatkan;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan arsip vital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara agar dikelola dengan baik dan benar;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ketentuan mengenai program Arsip Vital ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dasar hukum Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2021 ini adalah :

UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);
UU Nomor 7 tahun 2002;
UU Nomor 43 Tahun 2009;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
PP Nomor 12 Tahun 2019;
PP Nomor 28 Tahun 2018;
Perka Arsip Nasional Nomor 6 tahun 2005;
Perbup PPU Nomor 18 Tahun 2018;

Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka mengelola, menyimpan dan mengadakan perlindungan serta penggunaan Arsip Vital bagi yang berhak di lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menyelamatkan Arsip Vital, serta adanya ketepatan, keseragaman dan keamanan dalam menyimpan dan melindungi Arsip Vital di lingkungan Pemerintah Daerah.