Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2021

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku

ABSTRAK

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku;

Dasar hukum Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2021 ini adalah:

1. UUD Pasal 18 Ayat (6)
2. Undang-Undang NO.7 Tahun 2002
3. Undang-Undang NO.36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang NO. 11 Tahun 2020
4. Undang-Undang NO.25 Tahun 2009
5. Undang-Undang NO. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang NO.11 Tahun 2020
6. Undang-Undang NO. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang NO.11 Tahun 2020
7. Peraturan Pemerintah NO.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP NO.72 Tahun 2019
8. Peraturan Pemerintah NO.47 Tahun 2021
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri NO.12 Tahun 2017
10. Peraturan Menteri Kesehatan NO.3 Tahun 2020
11. Peraturan Daerah NO.3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA NO.1 Tahun 2020

Susunan organisasi RSUD Sepaku terdiri atas:
a. Direktur;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
d. Seksi Pelayanan Penunjang;
e. komite;
f. satuan pemeriksaan internal;
g. instalasi, dan
h. kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sepaku dilakukan oleh Bupati, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (371.17 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.