Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2021

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa

ABSTRAK

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah dan pembangunan desa dapat diberikan bantuan keuangan khusus kepada desa;
b. bahwa agar pemberian bantuan keuangan khusus kepada desa berjalan dengan optimal perlu diatur pedoman pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada desa;
d. bahwa Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;

Dasar hukum Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2021 ini adalah :

Pasal 18 ayat 6 UUD 45;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2019

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa;
b. pengusulan dan penetapan;
c. mekanisme pencairan;
Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Camat