Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

ABSTRAK

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
2. bahwa Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

Dasar hukum Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2021 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956,
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018,
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014,
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019.

Peraturan ini tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan umum, 2. Maksud, Tujuan dan Prinsip, 3. Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, 4. Unit Pengendalian Gratifikasi, 5. Pengawasan, 6. Hak dan Perlindungan, 7. Sanksi, 8. Pembiayaan, 9. Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (327.16 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.