Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 37 Tahun 2021

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya

ABSTRAK

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 37 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan :

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyebutkan selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD/DPRK, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan/kota kepada masyarakat;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020, yang menyebutkan menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2020, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2020, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020;

Dasar hukum Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 37 Tahun 2021 ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Uud 1945, UU Nomor 12 Tahun 1985, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 7 Tahun 2007, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 109 Tahun 2000, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 55 Tahun 2005, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 65 Tahun 2005, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 3 Tahun 2007, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 56 Tahun 2018, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Permendagri Nomor 33 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008, Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 23 Tahun 2015, Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2019, Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 24 Tahun 2015, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 33 Tahun 2019, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 38 Tahun 2020,

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal.