Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 50 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a,huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yang menyebutkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilitas keuangan Negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pemantauan, evaluasi, pemdampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa serta Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 50 Tahun 2021 ini adalah :
UU Nomor 44 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 7 Tahun 2007, UU Nomor 24 Tahun 2007, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 2 Tahun 2020, UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2014, PP Nomor 17 Tahun 2018, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpu Nomor 1 Tahun 2020, PP Nomor 11 Tahun 2021, Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016, Permenkeu Nomor 49/PMK.07/2016, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Permendes, Pembangunan Daerah Tetinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, Pembangunan Daerah Tetinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pembangunan Daerah Tetinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021, Pembangunan Daerah Tetinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008, Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2019Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2020,
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 272 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong dan Dana Gampong, BAB III Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong, BAB IV Publikasi dan Pelaporan, BAB V Pembinaan, BAB VI Ketentuan Lain-Lain, BAB VII Ketentuan Penutup
Belum ada data…
Download Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 50 Tahun 2021 melalui link di bawah ini:
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan…
Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa…
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 268 Tahun 2022 tentang Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan…
Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan…
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan…
This website uses cookies.