Peraturan Bupati Pidie Nomor 44 Tahun 2021

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Bupati Pidie Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Kesehatan dalam Rangka Pelaksanaan Vaksinasi Corona VIrus Disease2019 di Kabupaten Pidie

ABSTRAK

Peraturan Bupati Pidie Nomor 44 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan :

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Dukungan pendanaan dapat bersumber dari DAU atau DBH yang digunakan untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat berupa insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
bahwa pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 910/6650/SJ Tanggal 8 Desember 2020 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor SE 6/PK/2021 tanggal 01 Juli 2021, perlu diatur Pedoman Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dalam rangka Pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pidie;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dalam rangka Pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pidie.

Dasar Hukum Perbup ini adalah :

UU Nomor 7(Drt) Tahun 1956;
UU Nomor 4 Tahun 1984;
UU Nomor 28 Tahun 1999;
UU Nomor 17 Tahun 2003;
UU Nomor 1 Tahun 2004;
UU Nomor 29 Tahun 2004;
UU Nomor 11 Tahun 2006;
UU Nomor 36 Tahun 2009;
UU Nomor 44 Tahun 2009;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
UU Nomor 36 Tahun 2014;
UU Nomor 6 Tahun 2018;
UU Nomor 2 Tahun 2020;
PP Nomor 12 Tahun 2019;
PP Nomor 67 Tahun 2019;
Perpres Nomor 99 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 50 Tahun 2021;
Permendagri Nomor 20 Tahun 2020;
Kemendagri Nomor 77 Tahun 2020;
PermenKes Nomor 10 Tahun 2021;
PermenKeu Nomor 17/PMK.07/2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenKeu Nomor 94/PMK.07/2021.