Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan

ABSTRAK

Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Dasar Pertimbangan Peraturan Bupati ini adalah sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat dimanfaatkan secara baik dan optimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
pengawasan sumber daya kelauatan dan perikanan adalahamanat undang-undang yang harus di implemantasikan sesuai ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kelestarian sumber perikanan yang berkelanjutan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan;

Dasar hukum Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2019 ini adalah:

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Daerah No.1 Tahun 2018

Dalam Peraturan Buoati ini diatur tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perikanan dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. diatur tentang wilayah perikanan;
jenis perizinan usaha perikanan;
syarat pemberian izin;
tata cara pemberian izin;
kewajiban pembegang izin usaha;
tata cara berakhirnya dan atau pencabutan SIUP;
Tata cara pemungutan dan penagihan;
ketentuan penyidikan;
Ketentuan sanksi;
ketentuan lain-lain