Peraturan Bupati Purworejo Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Purworejo

ABSTRAK

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 12 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum, telah dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Purworejo;
bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali dengan menerbitkan Peratuaran Bupati yang baru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Purworejo;

Dasar hukum Peraturan Bupati Purworejo Nomor 12 Tahun 2018 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2011 mengenai:
JDIHD Purworejo yang mencangkup kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pembiayaan. Maksud diselenggarakannya JDIHD ini sebagai sarana pembangunan di bidang hukum dengan memanfaatkan dokumentasi dan informasi hukum di semua organisasi Perangkat Daerah sebagai informasi hukum yang lengkap dan akurat.