Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2020

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Purworejo, Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Daerah

ABSTRAK

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang semakin dinamis untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan, perlu pengawasan intern yang lebih efektif;
bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern yang lebih efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun tata kelola pengawasan intern yang lebih efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun tata kelola pengawasan intern yang baik dengan mengacu pada Standar Audir Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan pedoman-pedoman lain yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
bahwa berdasarkn pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Daerah;

Dasar hukum Peraturan Bupati Purworejo Nomor 71 Tahun 2020 ini adalah:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum Bab II Tanggung Jawab terhadap Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Bab III Peran, Wewenang dan Tanggung Jawab dalam Pengawasan Intern Bab IV Manajemen Pengawasan Intern Bab V Penjaminan Kualitas dan Peningkatan Independensi Pengawasan Intern Bab VI Koordinasi Pengawasan Intern Bab VII Sistem Informasi Pengawasan Intern Bab VIII Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK serta Pengawasan BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga dan/atau Inspektorat Provinsi Bab IX Penerapan Perangkat Profesi Bab X Penghargaan dan Sanksi Bab XI Ketentuan Penutup