Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2022

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023

ABSTRAK

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2022 ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 264 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023.

Dasar hukum Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2022 ini adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.