Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemda

ABSTRAK

Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 7 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari KKN di lingkungan Pemkab. Sijunjung, Pejabat/Pegawai Pemkab. Sijunjung dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dana atau pekerjaannybahwa untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, pencegahan dan penindakan maka perlu menyusun pedoman pengendalian gratifikasi dengan Perbup.

Dasar hukum Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 7 Tahun 2021 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956,
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002,
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010,
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012,
12. PermenpanRB Nomor 52 Tahun 2014,
13. PerKPK Nomor 2 Tahun 2014

Beberapa Sistematika perbup Nomor 7 Tahun 2021:
1. Ketentuan Umum 2. Pengendalian Gratifikasi 3. Pelaporan Status Gratifikasi 4. Pengawasan 5. Perlindungan dan Penghargaan 6. Sanksi 7. Pembiayaan 8. Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (420.07 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.