Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2023

PeraturanPedia.com – Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK

Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwejdlan Rakyat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. b bahwa Peraturan Bupati 9ebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak eeeuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang undangan dan kebutuhan penyelenggaraa.n tugas dan fungsi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. sehingga perlu diganti;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurura dan hurufb, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kecludukan, Susunan Organisaai, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah;

Dasar hukum Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2023 ini adalah:

1. Undang·
2. Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221;
3. Undang-Urtdang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang·
4. undangan (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembara.n Negara Repubtik Indonesia Nomor 5234) 9ebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang·
5. Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua At.as Undang·
6. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang·
7. undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kcrja (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6841);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministraJJi Pemerintahan (Lcmb&
11. ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 56011, sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndoneele Nomor 6841);
12. Pcraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Oaerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) scbagaimana telah diubah dcngan Pcraruran Pcmerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pcruba.han Atas Pcraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangkat Oaerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tamb&
13. han Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6402);
14. Pcraturan Pcmenntah Nomor 11 Tahun 2017 tcntang Manajemen Pcgawai Negcri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebaga.imana te[ah diubah dengan Pcraturan Pcmerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pcrubahan Atas Pcraturan Pcmerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pcgawai Negeri Sipil fl.cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tilhun 2015 Nomor 2036), acbaga.imana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Pcrubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pcmbentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Pcraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tent.ang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Provinsi da.n Kabupaten/Kot.a {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910};
17. Pcraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada lnstansi Pcmerinlah untuk Pcnyederha.naan Birokrasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
18. Pcraturan Daerah Nomor S Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Pcnyusunan Pcrangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Stnjal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pcraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pcmbentukan dan Pcnyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 125);

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download Peraturan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2023 melalui link di bawah ini:

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.