Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 24 Tahun 2020

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Kewajiban Pembayaran PBB P2 Tahun 2020 Akibat Dampak Penyebaran VIrus Corona Disease 2019

ABSTRAK

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 24 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Perda Kab Solok Selatan No 2 Tahun 2014 tentang PBB P2, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak diatur dengan Peraturan Bupati;
bahwa wabah Virus Corona (Corona Virus Disease 2019/COVID-19), telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam dan penyebarannya telah berdampak kepada pekerjaan atau kegiatan usaha Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
bahwa untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terdampak COVID-19, perlu diberikan kebijakan perpajakan berupa pembebasan kewajiban pembayaran pajak yang terutang untuk Tahun 2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Kewajiban Pembayaran PBB P2 Tahun 2020 Akibat Dampak Penyebaran Virus Corona DIsease 2019;

Dasar hukum Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 24 Tahun 2020 ini adalah:

Undang-Undang No 17 Tahun 2003
Undang-Undang No 38 Tahun 2003
Undang-Undang No 1 Tahun 2004
Undang-Undang No 15 Tahun 2004
Undang-Undang No 28 Tahun 2009
Undang-Undang No 12 Tahun 2011
Undang-Undang No 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No 2 Tahun 2014
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati Solok Selatan No 58 Tahun 2019

Peraturan ini memuat:
IV Bab dan 6 Pasal yaitu Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Ruang Lingkup;
Bab III Pembebasan PBB P2 Tahun 2020;
Bab IV Ketentuan Penutup. Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah tentang pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020 karena dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).