Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 30 Tahun 2019

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari

ABSTRAK

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 30 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (3) huruf a Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten memberdayakan masyarakat Desa dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di wilayah masing-masing;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari;

Dasar hukum Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 30 Tahun 2019 ini adalah:

Undang-Undang No 18 Tahun 2002
Undang-Undang No 38 Tahun 2003
Undang-Undang No 12 Tahun 2011
Undang-Undang No 6 Tahun 2014
Undang-Undang No 23 Tahun 2014
Undang-Undang No 13 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 23 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Bupati ini memuat:
14 Bab, 47 Pasal, 2 Lampiran Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1;
Bab II Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup, Pasal 2-Pasal 5;
Bab III Hak Dan Kewajiban, Pasal 6- Pasal 8;
Bab IV Pengelolaan Sumber Daya Alam Nagari, Pasal 9-Pasal 11;
Bab V Kewenangan Pengelolaan, Pasal 12- Pasal 13;
Bab VI Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Nagari, Pasal 14-Pasal 17;
Bab VII Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna, Pasal 18-Pasal 24;
Bab VIII Lembaga Pelayanan Teknologi Tepat Guna, Pasal 25-Pasal 32;
Bab IX Mekanisme, Pasal 33-Pasal 35;
Bab X Pembinaan dan Pengendalian, Pasal 36-Pasal 38;
Bab XI Pendanaan, Pasal 39-Pasal 42;
Bab XII Pelaporan, Pasal 43-Pasal 44;
Bab XIII Ketentuan Peralihan, Pasal 45;
Bab XIV Ketentuan Penutup, Pasal 46-Pasal 47. Pengembangan dan Penerapan TTG Dalam Pengelolaan SDA Nagari dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi SDA Nagari, memajukan ekonomi Nagari, penguatan kapabilitas (kemampuan) masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek/posyanteknag.