Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 41 Tahun 2019

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Solok Selatan

ABSTRAK

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 41 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari di Kabupaten Solok Selatan;

Dasar hukum Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 41 Tahun 2019 ini adalah:

Undang-Undang No 38 Tahun 2003
Undang-Undang No 6 Tahun 2014
Undang-Undang No 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No 11 Tahun 2016

Peraturan Bupati ini memuat:
10 Bab dan 13 Pasal, yaitu Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1;
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pasal 2-Pasal 3;
Bab III Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul, Pasal 4;
Bab IV Kewenangan Lokal Berskala Nagari, Pasal 5;
Bab V Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala, Pasal 6;
Bab VI Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kewenangan Nagari, Pasal 7-Pasal 8;
Bab VII Pembiayaan, Pasal 9;
Bab VIII Pungutan Nagari, Pasal 10;
Bab IX Ketentuan Peralihan, Pasal 11;
Bab X Ketentuan Penutup, Pasal 12-Pasal 13. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan Pemerintah Nagari dalam menyusun kewenangan nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagai. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang Kewenangan Nagari yang meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
Pelaksanaan Pembangunan Nagari;
Pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan
Pemberdayaan Masyarakat nagari.