PeraturanPedia.com – Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Lembang dan Kelurahan Kabupaten Tana Toraja
ABSTRAK
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2022 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tana Toraja secara efektif, efisien, dan terkoordinasi, peran pemerintah lembang dan kelurahan sangat dibutuhkan;
bahwa pengaturan dalam peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 22 TahUun 2021 tentang peran lembang dan Kelurahan dalam Konvergensi Pencegahan dan penanganan Stunting di Kabupaten Tana Toraja perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Tana Toraja tentang Percepatan penurunan Stunting di Lembang dan Kelurahan Kabupaten Tana Toraja;
Dasar hukum Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2022 ini adalah:
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah_Daerah Tingkat II di Sulawesi;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan pencapaian Tujuan pembangunan Berkelanjutan;
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis pangan dan Gizi;
Peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
Peraturan Menteri perencanaan pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi pangan dan Gizi yang Menetapkan RAN-PG, pedoman penyusunan RAD-PG, dan pedoman pemantauan RAN/RAD-PG;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa,;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang pembangunan Sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang pedoman Umum pendampingan Masyarakat Desa;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak akibat penyakit;
Peraturan Tertinggal, Menteri Desa, pembangunan Daerah dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2O24;
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Talun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah;
;
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lembang Berdasarkan Hak AsaI Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lembang;