PeraturanPedia.com – Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2O2l tenlan, g Kebijakan Kabupaten/Kota l, ayak Anak, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak melalui pengintegrasian kebij akan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan Peraturan Daeah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
bahwa sebelum ditetapkannla peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tana Toraja perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahu, a Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor i0 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak, perlu disesuaikan dengan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ;
Dasar hukum Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2023 ini adalah:
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang (r Kesejahteraan Anak (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 3668);
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention Nomor l3g Concerning Minimum Age for Admisi.sion to Emplogment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan beke{a) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tUSe lomor iaSSl;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3gg6);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, tambahan l,embaran Republik Indonesia Nomor 5946);
Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4720);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tah un 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota layak Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nornor (3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
PeraturalMenteriNegaraPemberdayaarrPerempuandan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/Kota Layak Anak ;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atae Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2017 tentang Periindungan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tana TorajaTahun 2017 Nomor 04, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 22) ;