PeraturanPedia.com – Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023
ABSTRAK
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 39 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2022;
berdasarkan hasil pengenddiar dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan peru bahan sebagaimana ketentuan Pasal 343 ayat (l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupeti Tana Toraja tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2022 tentangRencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023.
Dasar hukum Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 39 Tahun 2023 ini adalah:
undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l,embara-n Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 202O tentang Penetapan Peraturan Pemerintal. Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Ta]lun 2O20 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakn Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Iembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomot 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Talrun 2O22 Nomor 4, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20l7 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 6056);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 9 Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor l8 Tahun 202O tentang Rencana;
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 202O-2O24 (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang;
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
t2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang;
Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem perencanaan pembangunan Daerah (lcmbara,, Daerah propinsi sulawesi Selata, Tahun 2or0 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Renca:ea Ke4.a pemerintah Daerah provinsi Sulawesi selatan Tahun 2o23;
(Berita Daerah provinsi sulawesi seratan Tahun 2022 Nomor 22);
Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Gubemur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Keqia pemerintah Daerah provinsi sulawesi seratan Tahun 2023 (Berita Daerah hovinsi surawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 24);
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RpJpD) Ihbupaten Tana Toraja Tahun 2010 – 2030 (tcmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 20l2 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tora-fa Nomor 04);
Peraturar Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 202l tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 202t-2026 (tembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 202l Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 29);
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahurr 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Icmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tana Tora.fa Nomor 31);
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tora.ia Tahun 2022 Nomor 04);
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 09 Tahun 2022 tettang Rencana Ke{a Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022)