PeraturanPedia.com – Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas,peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Lembang dan Kelurahan Kabupaten Tana Toraja
ABSTRAK
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunar shtnting di Kabupaten Tana Torqia secara efektif, efrsien, dan terkoordinasi, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2022 ter:tarrg Percepatan Penurunanan Stunting di kmbang dan Kelurahan Kabupaten Tana Tor4ja;
b- bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunanan Stunting di Lembang dan Kelurahan Kabupaten Tana Toraja perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundangundangan sehingga perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stuntirq di Lembang dan Kelurahan Kabupaten Tana Toraja.
Dasar hukum Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2023 ini adalah:
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 20l2 Nomor 227, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2419 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undalg-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapaial dan Belanja Negtra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 168, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor O8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yarrg Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (l.rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahal lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864];
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2017 Nomor 136);
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 20l7 tentaag Kebljakan Strategis Pangan dan Gizi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (tembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 7721;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang Menetapkan RAN-pG, Pedoman Penyusunan RAD-PG, dan pedoman Pemantauan RAN/RAD-PG (Berita Negara Republik Indonesia T”
ahun 2O18 Nomor 149);
Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 20 18 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20lg Nomor 611);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Pembangunan Sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinegal, dan Tlansmigrasi Nomor 1g Tahun 2019 tentang Pedoman Umum pendampingaa Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12621 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 202O tentang Perubahan atas peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Ttansmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anat<
akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum pembaagunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 202 I tentang Rencana Aksi Nasional percepatan penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 202l-2O24 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 139E);
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tana Tor4ja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tenlang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Torqia Tahun 2022 Nomor 4l;
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lembang Berdasarkan Hak Asal Usui dan Kewenagan Lokal Berskaia kmbang (Berita Daerah Kabupatan Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 16);
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 23 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Lembalg dan Kelurahan Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupatan Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 23);