Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2017

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Bkprd) Kabupaten Tanah Laut

ABSTRAK

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka merumuskan, mengintegrasikan, memaduserasikan dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan penataan ruang diperlukan koordinasi penataan ruang yang merupakan acuan pelaksanaan penataan ruang bagi Pemerintah, swasta dan masyarakat se Kabupaten Tanah serta untuk pelaksanaan koordinasi penataan ruang Kabupaten yang merupakan tugas dan tanggung jawab kepala Daerah dan dalam rangka harmonisasi serta sinkronisasi kerja perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Laut

Dasar hukum Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2017 ini adalah:

1. Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015
10. Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.

Peraturan Bupati Tanah Laut ini mengatur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Tanah Laut. Kepala Daerah membentuk dan menugaskan badan Koordinasi Perencanaan ruang Daerah (BKPRD) untuk melaksanakan tugas Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dengan tugas:
Perencanaan tata ruang, Pemanfaatan ruang, dan Pengendalian pemanfaatan ruang. Pembiayaan kegiatan koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Sumber-Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pembiayaan transportasi dan konsumsiuntuk kegiatan Pengukuran dan Survey Lapangan atas permohonan pihak perusahaan maupun perseorangan dibebankan kepada pemohon.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (186.08 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.