Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 31 Tahun 2019

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

ABSTRAK

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 31 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggungjawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

Dasar hukum Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 31 Tahun 2019 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
9. Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Azas, Maksud Dan Tujuan;
3. Jenis Pengaduan 4. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan;
5. Hak-Hak Whistleblower;
6. Laporan;
7. Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (158.78 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.