Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2019

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

ABSTRAK

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra Pemerintah Desa yang berperan membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
2. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra pemerintah Desa yang transparan, partisipatif dan akuntabel, perlu disusun pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dimaksud;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Dasar hukum Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2019 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018

Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Hak dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa;
5. Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa;
6. Persyaratan, Pengesahan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Tata Hubungan Kerja;
8. Pendanaan;
9. Pembinaan dan Pengawasan;
10. Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (164.41 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.