Peraturan Bupati Tapin Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Bupati Tapin Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

ABSTRAK

Peraturan Bupati Tapin Nomor 3 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023.

Dasar hukum Peraturan Bupati Tapin Nomor 3 Tahun 2019 ini adalah:

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008
Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Ta4un 2016
Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017.

Peraturan Bupati Tapin Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, memuat:
tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
3. Pengendalian dan Evaluasi, dan
4. Ketentuan Penutup.