Peraturan Bupati Tapin Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Bupati Tapin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021

ABSTRAK

Peraturan Bupati Tapin Nomor 3 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka untuk. menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu mengatur Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.

Dasar hukum Peraturan Bupati Tapin Nomor 3 Tahun 2021 ini adalah:

1. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
21. Peraturan Daerah Kab. Tapin Nomor 05 Tahun 2008
22. Peraturan Daerah Kab. Tapin Nomor 01 Tahun 2012
23. Peraturan Daerah Kab. Tapin Nomor 12 Tahun 2012
24. Peraturan Daerah Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016
25. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016.

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021, yang membuat Ketentuan Umum;
Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b. kebijakan pengawasan;
c. program dan kegiatan pengawasan;
d. wilayah kerja pengawasan;
e. tindak Ianjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan APIP;
f. laporan hasil pengawasan;
g. koordinasi pengawasan, dan
h. penutup, dan
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (204.81 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.